Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kembali akan mengadakan Rapat Kerja Nasional ke-4, tanggal 28, 29 Februari, dan 1 Maret 2020, bertempat di Kampus Institute K.H. Abdul Chalim Yayasan Pesantren Amatul Ummah, Pacet, Mojokertro, Jawa Timur. Dengan mengusung tema “Peran Pendikan dalam Melawan Eksploitasi Global”.

Aris Adi Leksono, Wakil Ketua Pimpinan Pusat PERGUNU menyampaikan bahwa tema tersebut diambil atas Arahan Ketua Umum PP PERGUNU, Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim.

“Dalam rapat terbatas Ketua Umum PP Pergunu menyampaikan keresahannya atas kondisi pendidikan Indonesia saat ini, yang terombang-ambing arus globalisasi, sehingga cendrung tercerabut dari akar historis sistem pendidikan khas Indonesia, seperti yang sudah dicontohkan Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan lain tokoh pendiri bangsa lainnya”.

Lebih lanjut, Aris menegaskan bahwa Rakernas IV Pergunu tahun ini sangat Istimewa, karena salah satu rangkainnya adalah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosial Ketua Umum PP PERGUNU. Dalam pengukuhan itu, pidato ketua umum akan menyampaikan isu-isu strategis tentang kondisi pendidikan di Indonesia, dan tawaran perbaikan ke depan.

“Salah satu rangkaian rakernas adalah pengukuhan guru besar bidang Ilmu Sosial Ketua Umum Pergunu, tanggal 29 Februari 2020, Sabtu Pagi, pukul 08.00 WIB, di UINSA Surabaya. Beliau menjadi guru besar karena kiprah akademik dan pengabdian sosialnya yang luar biasa. Tema rakernas adalah salah satu esensi penting isi pidato pengukuhan beliau”, terang Aris.

Berangkat dari tema besar tersebut, Rakenas IV Pergunu akan fokus pada penguatan konsolidasi pergunu dari sabang sampai merauke dengan pengembangan manajemen organisasi dan database anggota berbasis ICT, selain itu juga akan membahas tema-tema penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian guru Indonesia dengan gerakan Teacherphenuer.

Selain itu, Rakernas ini juga diharapkan mampu merumuskan rekomendasi tentang perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Tentu berawal dari mengakaji kebijakan pendidikan yang sekarang dikeluarkan pemerintah. Karena majunya pendidikan Indonesia tidak terlepas dari siapa yang mengurus? Bagaimana diurus?, dan bagaimana membangun partisipasi masyarakat. Karena Indonesia adalah Negara dengan wilayah yang sangat luas, maka pemerintah harus memperhatikan potensi yang ada untuk memajukan pendidikan Indonesia.