Pengurus Pusat PERGUNU

Kebijakan yang digulirkan pun kadang cenderung lebih banyak berpihak hanya pada institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga melukai masyarakat yang telah berswadaya untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah bawah yang tidak diterima di sekolah negeri bahkan yang bermasalah hingga drop out dari sekolah favoritnya.

Seperti kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat yang akan menggratiskan SPP hanya untuk siswa-siswi tingkat Menengah Atas yang bersekolah di sekolah negeri saja. Bukankah sebuah kebijakan itu harus bisa mengayomi semua pihak? Lalu, inikah pengejawantahan dari amanat konstitusi terkait pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif di Jawa Barat? Padahal, anak-anak yang bersekolah di MA, SMA ataupun SMK swasta pun butuh perhatian pemerintah karena mereka juga merupakan warga Jawa Barat, yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh biaya pendidikan gratis seperti teman-temannya yang bersekolah di sekolah negeri.

Mungkin, Pak Gubernur lupa bahwa tidak semua sekolah swasta di Jawa Barat memiliki sumber pendanaan yang melimpah. Banyak diantaranya malah tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai karena siswa-siswinya berasal dari kalangan bawah. Maka, tidak heran jika daya saing sekolah swasta pun tidak stabil dan hanya beberapa saja yang mampu menunjukkan bonafiditabonafiditasnya dibandingkan sekolah negeri bahkan sekolah swasta kelas menengah ke atas.

Hal itu terjadi karena untuk memenuhi biaya operasional saja kadang tidak bisa sehingga berdampak pada minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah dan rendahnya tingkat kesejahteraan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, muncullah istilah sekolah favorit dan tidak favorit serta istilah ‘Guru Sukwan (Sukarelawan)’ yang dipakai untuk merujuk tenaga pendidik non-PNS yang banyak berkerja di sekolah swasta kelas menengah bawah yang sering terabaikan secara finansial oleh banyak pihak, termasuk pemerintah.

Kebijakan tersebut jelas tidak elok apabila dibiarkan karena sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 Ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Lalu pada Pasal 11 disebutkan juga bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. Merujuk pada kedua pasal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harusnya mampu bersikap adil, jika anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri SPPnya digratiskan maka anak-anak di sekolah swasta pun jangan sampai dianaktirikan bahkan dilupakan bahwa mereka ada agar tidak menciderai amanat konstitusi terkait pendidikan untuk semua anak bangsa tanpa dikotomi negeri ataupun swasta.

Leny Sri Wahyuni, M.Hum

(Sekretaris PC PERGUNU Kab Majalengka dan Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) ... 

Peningkatan SDM yang dimaksud tentunya tidak sekedar bermaksud untuk menjawab perkembangan era revolusi Industri 4.0 dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, Akan tetapi lebih dari itu pengembangan SDM yang dimaksud juga meliputi pembangunan karakter yang berbasis nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mengedepankan sikap-sikap gotong royong, tepo seliro, rasa empati terhadap nasib bangsa dan sesama anak bangsa.

Fenomena ironis, justru lahir dari propinsi tetangga terdekat dari Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan. Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri, hadir menyentak rasa keadilan bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang mendambakan layanan Pendidikan berkualitas dalam menopang dan mendorong tercapainya pembangunan dan peningkatan SDM di wilayah Propinsi Jawa Barat.

Bagaimana tidak, perbandingan jumlah sekolah, siswa dan kelompok masyarakat dari Sekolah Swasta, menunjukkan proporsi berbanding terbalik. Jumlah Sekolah dan Siswa di sekolah swasta jauh lebih besar dibanding Jumlah Sekolah dan Siswa di sekolah negeri. Disisi lain, kemampuan daya beli terhadap layanan pendidikan juga berbanding terbalik, dimana kemampuan siswa/orang tua siswa di sekolah negeri lebih tinggi dibanding kemampuan siswa/orang tua siswa di sekolah swasta.

Kemampuan pengelolaan aktifitas layanan pendidikan disekolah Negeri, hampir seluruhnya telah di berikan/ditanggung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan Kemampuan pengelolaan aktifitas layanan pendidikan disekolah Swasta, bertumpu pada kemampuan mandiri dari lembaga/yayasan, dan peran serta masyarakat yang nota benenya adalah masyarakat kurang mampu. Sehingga kehadiran pemerintah dalam berbagai bentuk bantuan merupakan daya dorong bagi sekolah swasta dalam meningkatkan mutu layanan pendidikannya.

Rasionalitas di atas menunjukkan, bahwa Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri tidaklah mencerminkan sikap dan nilai luhur budaya bangsa yang mengedepankan sikap gotong royong, tepo seliro, rasa empati dalam memajukan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga Jawa Barat.

Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri adalah sebuah kebijakan yang timpang. Kebijakan yang mengenyampingkan peran dan kontribusi Sekolah dan Madrasah swasta sebagai bahagian dari penyelenggara pendidikan serta sebagai institusi yang berperan serta dalam upaya membangun dan meningkatkan SDM.

Ilustrasi sederhana yang dapat dibayangkan, berapa besar dampak yang harus ditanggung oleh Sekolah dan Madrasah swasta dengan pengguliran kebijakan tersebut, efek domino yang mungkin terjadi antara lain, berkurangnya jumlah siswa di berbagai sekolah swasta, semakin tingginya beban biaya operasional yang harus ditanggung, menurunnya kualitas layanan pendidikan yang bermuara pada rendahnya mutu luaran (out put) sekolah, yang pada akhirnya, sekolah tak mampu lagi memberikan layanan pendidikan.

Ketimpangan atas Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri. Tentunya tidak sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pemerintah, langsung ataupun tidak, kebijakan ini juga merupakan tanggung jawab moral dari seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Guna membangun rasa keadilan, serta tetap berorientasi pada upaya peningkatan mutu layanan pendidikan, maka sesungguhnya masih tersedia berbagai ruang solusi yang dapat ditempuh, diantaranya :

1. Mengalokasikan anggaran yang dapat memenuhi SPP Gratis bagi seluruh Siswa SMA/SMK/MA/SLB Negeri maupun Swasta

2. Memberikan bantuan SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/MA/SLB Negeri maupun Swasta yang kurang mampu berdasarkan data yang valid

3. Memberikan bantuan SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/M