Blog

Ketimpangan yang terjadi dalam praksis pendidikan masih sangat ketara. Realisasi pemerataan akses dan mutu pendidikan pun sering berakhir hanya jadi wacana. Pemerintah yang seyogyanya punya andil besar dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan dan tidak diskriminatif, malah sering melakukan praktik dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. ... 

Manusia adalah pelaku hidup dengan berbagai kepentingan dan kebutuhannya. Maka arif adanya jika periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, tanpa mengabaikan esensi berbagai aspek pembangunan lainnya, meletakkan kebijakan utamanya yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini tentunya didasari atas kesadaran bahwa perkembangan ilmu dan teknologi sebagai produk manusia, akan memiliki efek dopler yang berimbas kembali pada kehidupan manusia.

Peningkatan SDM yang dimaksud tentunya tidak sekedar bermaksud untuk menjawab perkembangan era revolusi Industri 4.0 dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, Akan tetapi lebih dari itu pengembangan SDM yang dimaksud juga meliputi pembangunan karakter yang berbasis nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mengedepankan sikap-sikap gotong royong, tepo seliro, rasa empati terhadap nasib bangsa dan sesama anak bangsa.

Fenomena ironis, justru lahir dari propinsi tetangga terdekat dari Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan. Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri, hadir menyentak rasa keadilan bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang mendambakan layanan Pendidikan berkualitas dalam menopang dan mendorong tercapainya pembangunan dan peningkatan SDM di wilayah Propinsi Jawa Barat.

Bagaimana tidak, perbandingan jumlah sekolah, siswa dan kelompok masyarakat dari Sekolah Swasta, menunjukkan proporsi berbanding terbalik. Jumlah Sekolah dan Siswa di sekolah swasta jauh lebih besar dibanding Jumlah Sekolah dan Siswa di sekolah negeri. Disisi lain, kemampuan daya beli terhadap layanan pendidikan juga berbanding terbalik, dimana kemampuan siswa/orang tua siswa di sekolah negeri lebih tinggi dibanding kemampuan siswa/orang tua siswa di sekolah swasta.

Kemampuan pengelolaan aktifitas layanan pendidikan disekolah Negeri, hampir seluruhnya telah di berikan/ditanggung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan Kemampuan pengelolaan aktifitas layanan pendidikan disekolah Swasta, bertumpu pada kemampuan mandiri dari lembaga/yayasan, dan peran serta masyarakat yang nota benenya adalah masyarakat kurang mampu. Sehingga kehadiran pemerintah dalam berbagai bentuk bantuan merupakan daya dorong bagi sekolah swasta dalam meningkatkan mutu layanan pendidikannya.

Rasionalitas di atas menunjukkan, bahwa Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri tidaklah mencerminkan sikap dan nilai luhur budaya bangsa yang mengedepankan sikap gotong royong, tepo seliro, rasa empati dalam memajukan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga Jawa Barat.

Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri adalah sebuah kebijakan yang timpang. Kebijakan yang mengenyampingkan peran dan kontribusi Sekolah dan Madrasah swasta sebagai bahagian dari penyelenggara pendidikan serta sebagai institusi yang berperan serta dalam upaya membangun dan meningkatkan SDM.

Ilustrasi sederhana yang dapat dibayangkan, berapa besar dampak yang harus ditanggung oleh Sekolah dan Madrasah swasta dengan pengguliran kebijakan tersebut, efek domino yang mungkin terjadi antara lain, berkurangnya jumlah siswa di berbagai sekolah swasta, semakin tingginya beban biaya operasional yang harus ditanggung, menurunnya kualitas layanan pendidikan yang bermuara pada rendahnya mutu luaran (out put) sekolah, yang pada akhirnya, sekolah tak mampu lagi memberikan layanan pendidikan.

Ketimpangan atas Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/SLB Negeri. Tentunya tidak sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pemerintah, langsung ataupun tidak, kebijakan ini juga merupakan tanggung jawab moral dari seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Guna membangun rasa keadilan, serta tetap berorientasi pada upaya peningkatan mutu layanan pendidikan, maka sesungguhnya masih tersedia berbagai ruang solusi yang dapat ditempuh, diantaranya :

1. Mengalokasikan anggaran yang dapat memenuhi SPP Gratis bagi seluruh Siswa SMA/SMK/MA/SLB Negeri maupun Swasta

2. Memberikan bantuan SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/MA/SLB Negeri maupun Swasta yang kurang mampu berdasarkan data yang valid

3. Memberikan bantuan SPP Gratis bagi Siswa SMA/SMK/M

Allah SWT berfirman dalam QS Al Thur : 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِين ... 

Iman terdiri dari dua bagian. Sebagian sabar & sebagian yg lain adalah syukur, sebagaimana yg dijelaskan oleh hadits2 Rasulullah saw. ... 

Manusia tak luput dari perbuatan dosa, baik kecil maupun besar. Kemaksuman (keterjagaan dari dosa) di kalangan manusia hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Meski demikian, nyatanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam rutin meminta ampunan kepada-Nya. Bila Nabi Muhammad saja—yang suci dan sudah dijamin masuk ke surga—masih memohon ampunan kepada Allah setiap harinya, bagaimana dengan kita yang lemah dan kerap lalai ini? ...